Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery: Consultancy Services for Score Card Facilitation Learning Module Development Social Accountability in Villages Based on Learning Management System (lMS) Program Strengthening Village Governance and Development Sub-Component 2a Year 2024 Budget
Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery: Consultancy Services for Score Card Facilitation Learning Module Development Social Accountability in Villages Based on Learning Management System (lMS) Program Strengthening Village Governance and Development Sub-Component 2a Year 2024 Budget
Last update: Nov 20, 2024
Last update: Nov 20, 2024
Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery: Consultancy Services for Score Card Facilitation Learning Module Development Social Accountability in Villages Based on Learning Management System (lMS) Program Strengthening Village Governance and Development Sub-Component 2a Year 2024 Budget
Last update: Nov 20, 2024

Details

Location:
Indonesia
Indonesia
Contract type:
Consulting services
Status:
Awarded
Sectors:
Education, Training & Capacity Building, Public Sector Governance, Agriculture & Rural Development
Languages:
Indonesian
Funding Agency:
Contracting authority type:
Government / Public Sector
Eligibility:
Organisation
Budget:
N/A
Date posted:
Mar 18, 2024

Attachments • 1

awar.. .

Nov 20, 2024

Associated Awards • 1

Inst...
Available with membership·See plans

Associated tenders

Hidden

Project cycle timeline

STAGES
EARLY INTELLIGENCE
PROCUREMENT
IMPLEMENTATION
Cancelled
Status
Programming
Formulation
Approval
Forecast
Open
Closed
Shortlisted
Awarded
Evaluation
Want to unlock full information?
Member-only information. Become a member to access this information. Procurement notices from over 850+ sources of tenders and grants published by donors, development banks, foundations, and international financial institutions (IFIs) are available here.

Description

NOTICE AT-A-GLANCE

Project ID: P165543

Project Title: Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery

Country: Indonesia

Notice No: OP00279717

Notice Type: Request for Expression of Interest

Notice Status: Published

Borrower Bid Reference: ID-PPMD-406339-CS-CQS

Procurement Method: Consultant Qualification Selection

Language of Notice: English

Submission Deadline Date/Time: Apr 04, 2024 15:00

Published Date: 17-Mar-2024

Description: Consultancy Services for Score Card Facilitation Learning Module Development Social Accountability in Villages Based on Learning Management System (LMS) Program Strengthening Village Governance and Development Sub-component 2A Year 2024 Budget


Details:

UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT

(Request For Expression of Interest)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)

Nomor Pinjaman: IBRD No. 8941-ID

Judul Penugasan: Pengembangan Modul Pembelajaran Pra Tugas Pendamping Lokal Desa Dan Fasilitasi Score Card Akuntabilitas Sosial di Desa Berbasis Learning Management System (LMS) Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Sub Komponen 2A Tahun Anggaran 2024

Reference No. ID-PPMD-406339-CS-CQS

Pelaksanaan P3PD khususnya Sub Komponen 2A, dilakukan oleh Pusat PPMDDTT sebagai Project Implementing Unit (PIU). Fokus kegiatan Sub Komponen 2A adalah: (i) peningkatan sistem pengelolaan TPP dengan meningkatkan kompetensi utamanya menggunakan sistem tracking digital, peningkatan media belajar dan adopsi aplikasi berbasis digital, dan (ii) mendorong penyederhanaan pedoman dan peraturan pelaksanaan pembangunan desa untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa.

Memasuki fase akhir dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), diperlukan kolaborasi program untuk saling mendukung dan menguatkan program. Sub komponen 2B dalam hal ini memiliki fokus pada Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat memiliki keterbatasan pada target fasilitasi Desa, maka diharapkan Peran TPP dapat memfasilitasi Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat sebagaimana skema fasilitasi akuntabilitas sosial di Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Tenaga Pendamping Profesional perlu diperkuat atau ditingkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan fasilitasi score card akuntabilitas sosial di Desa melalui pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas atau pembelajaran berbasis learning manajemen sistem (LMS).

Dengan mengunakan platform LMS pra tugas Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu memberikan kapasitas kepada pendamping lokal Desa yang baru dilakukan seleksi sesuai persyaratan sehingga pendamping lokal desa sudah siap diterjunkan ke Desa untuk pendampingan dan untuk mendukung pembelajaran tersebut maka diperlukan kegiatan penyusunan pembelajaran pengembangan modul pembelajaran fasilitasi score card akuntabilitas sosial di Desa berbasis Learning Manajemen Sistem (LMS) Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa.

Perusahaan Jasa Konsultan (“Konsultan”) yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut di atas, misalnya: profil dan legalitas Perusahaan, serta pengalaman dalam menjalankan layanan jasa konsultan dengan sifat dan kondisi yang sama (nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode kontrak dari mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dan informasi lainnya yang relevan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (tahun 2014 hingga tahun 2023). Adapun, kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

  1. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta atau NGO/LSM;
  2. Berpengalaman bekerjasama dengan Pemerintah, Swasta atau NGO/LSM yang bersifat sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  3. Mempunyai nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran atau sebesar Rp1.245.875.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan. Waktu mulai penugasan yang diharapkan adalah Bulan Mei 2024.

Tenaga Ahli (Professional Staff) tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli tetap tidak perlu ditugaskan khusus pada tahap ini.

Konsultan yang berminat harap memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 World Bank’s "Procurement Regulations for IPF Borrowers" Juli 2016, yang direvisi November 2020 ("Procurement Regulation"), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia terkait konflik kepentingan.

Konsultan dapat bermitra/bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk Joint Venture (Kerjasama Operasi/KSO) atau sub-konsultan guna meningkatkan kualifikasinya. Hanya 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI boleh disampaikan oleh Konsultan baik sebagai Konsultan Tunggal ataupun sebagai bagian dari JV/KSO. Jika satu perusahaan konsultan ikut serta di lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI (sebagai contoh: jika perusahaan konsultan menyampaikan EOI sebagai Konsultan Tunggal dan juga sebagai bagian/anggota JV/KSO dalam EOI yang lain), maka semua Pernyataan Minat/EOI tersebut akan ditolak. Kualifikasi dari sub-konsultan tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi pernyataan minat.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan/CQS (Consultant Qualification Selection) sesuai dengan Procurement Regulations.

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk TOR) dan Form Penyampaian Pengalaman melalui tautan berikut: https://s.id/scorecardLMS

Dimohon kepada peserta agar menyampaikan List Pengalaman sesuai template file excel (format xls) terlampir pada Lumbung File Kemendesa.

Pernyataan Minat beserta dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat e-mail Pokja Pemilihan 18 di bawah ini paling lambat tanggal 4 April 2024 pukul 15.00 WIB (GMT +7).

Informasi tambahan dapat diminta melalui alamat dibawah ini pada hari dan jam kerja jam kerja mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Kelompok Kerja Pemilihan 18 (Pokja Pemilihan 18)

Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)

Address : UKPBJ Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Gd. Utama Lantai 6

Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750

Telephone : -

E-mail : [email protected]

CONTACT INFORMATION

Organization/Department: DG PPMD, KEMENDES

Name: Cece Yusuf

Address: Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta

City:

Province/State:

Postal Code:

Country: Indonesia

Phone: -

Email: [email protected]

Website:

Hidden

Contact Details • 2

Available with membership·See plans

Market Intelligence

Discover the Indonesia market report

Explore key market trends, active sectors, major donors, and business opportunities across the development landscape.

View report
tender Background

About the Funding Agency

The World Bank (USA) is part of an international financial agency that makes loans and grants to governments in low- and middle-income countries to fund capital projects. The United States was a driving force behind the founding of the World Bank in 1944 and it is still the World Bank's largest shareholder today.

The United States contributes to tackling critical international development concerns through the World Bank Group and has a long history of generously supporting the objectives of the World Bank Group and has been a champion of the International Development Association (IDA) which provides low-interest loans and grants to the world's poorest countries. The key U.S. priorities at the World Bank include a multilateral health and economic response to COVID-19, debt sustainability and transparency, promoting governance and fighting corruption, ending energy poverty and supporting a strong emphasis on accountability, transparency and development impact.

About the Sectors

Education, Training & Capacity Building

Covers formal and informal education, training, and capacity-building activities that develop knowledge, skills, and institutional capabilities across all age groups.


Key areas:
  • Education systems and learning programmes
  • Vocational training and skills development
  • Capacity building and professional development

Public Sector Governance

Covers initiatives that strengthen public institutions, improve service delivery, and support transparent, accountable, and effective governance systems.


Key areas:
  • Public administration and civil service reform
  • Decentralization and local government strengthening
  • Anti-corruption and integrity frameworks in public bodies
  • Democratic processes, elections, and political institutions

Locations

Indonesia

Indonesia is pursuing broad infrastructure expansion in transport, energy, power grids and urban services to support its goal of becoming a high-income economy by 2045. Major reforms and blended finance packages backed by institutions like the World Bank seek to strengthen electricity networks, expand access to clean energy and enhance financial and digital infrastructure. The government is also promoting private sector participation through public–private partnerships, streamlined project facilitation and innovative financing mechanisms to bridge a large funding gap. Despite strong long-term growth prospects, geographic dispersion, financing constraints and regulatory complexity remain challenges to realising the full potential of infrastructure investment.

Nr. of tenders: 23763
Nr. of grants: 3604
Nr. of donors: 635
Nr. of jobs: 85
Frequently Asked Questions
Haven't found what you're looking for? Get in touch with us using our contact page.
Where can I find international tenders?
DevelopmentAid aggregates international tenders from major donors, development banks, UN agencies and governments in one searchable platform.
Who can apply for tenders listed on DevelopmentAid?
Tenders are typically open to consulting firms, NGOs, companies, and sometimes individual consultants, depending on the eligibility criteria set by the donor.
How do I apply for a tender?
DevelopmentAid does not submit tenders on your behalf. Each tender listing includes official documents and instructions explaining where and how to apply directly to the contracting authority.
What documents are usually required for a tender application?
Most tenders require a technical proposal, financial offer, company profile, references, and legal documents. Exact requirements are listed in each tender notice.